PERAN DAN NETRALITAS MEDIA DI TAHUN POLITIK

PERAN DAN NETRALITAS MEDIA DI TAHUN POLITIK

TOMI CHARLES

Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, ia lebih takut pada seorang jurnalis dengan penanya daripada tentara dengan bayonetnya. Begitu berpengaruhnya media dalam setiap lini kehidupan, media bisa mempengaruhi siapapun. Media merupakan sarana paling penting dari kapitalisme abad ke-20 untuk memelihara hegemoni ideologis dan kepetingan. Dalam menghadapi tahun politik ini, isu keberpihakan media kembali menjadi sorotan, sorotan ini terkait dengan kekhawatiran mendasar bahwa tahun politik akan rawan dengan pertarungan kepentingan yang dapat menyeret media pada peran yang tidak netral sehingga dapat menciptakan suasana politik yang tidak kondusif. Media yang netral berarti media yang bergerak secara independen, kredibel dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya hingga masyarakat tidak tertipu terhadap fakta yang terjadi sebenarnya disekitarnya.

Peran media bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga sebagai sarana pencerahan. Oleh karena itu, media seharusnya menjadi sarana pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran agar  masyarakat dapat melihat secara apa adanya. Media dibagi atas media massa cetak, media online, dan media elektronik. Netralitas media dalam melakukan fungsinya sebagai peyampai informasi yang aktual harus dilakukan dengan cara yang berimbang. Seperti yang kita tau dalam beberapa tahun terakhir, apapun event dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, media turut andil besar dalam melakukan fungsinya. Sudah tidak menjadi rahasia umum bahkan dipublikasikan secara terang-terangan media kala itu ada yag lebih berpihak pada salah satu calon kepala Negara, hal inilah yang membuat media kala itu dianggap sebagai pemecah belah masyarakat dan menciptakan suasana yang gaduh.

Untuk meraih kepercayaan masyarakat kembali, media haruslah netral tidak berpihak kepada siapapun yang akan menguntungkan satu pihak dan golongan yang bersangkutan. Media massa digunakan sebagai sarana komunikasi politik karena dianggap sebagai mesin pembujuk yang sistematis dan berpengaruh. Apa yang disampaikan oleh media pers dinilai sebagai kebenaran yang pada akhirnya menjadi rujukan masyarakat, hal itu terjadi karena media menjalankan perannya sebagai media informasi dan wakil dari publik, tentu ditunjang fungsi lain berupa peran jaga.

Dalam beberapa dekade terakhir media di Indonesia dikuasai oleh kelompok tertentu yang berafialiasi dengan partai politik, sedikit banyak menciptakan pemberitaan tidak imbang. Peran media konvensional seperti radio, televisi, dan media cetak telah terbukti masih efektif untuk propaganda dan adu program. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi akurat tentang masalah, kriteria serta rujukan-rujukan yang terjadi di dalam tahun politik. Siapapun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin lima tahun kedepan, tidak terlepas dari kedewasaan masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat, dan juga masyarakat telah pintar dalam menilai suatu media apakah lebih berpihak terhadap golongan tertentu atau tidak. Di tahun politik ini masyarakat lah yang harus berperan aktif dan bijak untuk menentukan media mana yang akan dikonsumsi dalam menghadapi tahun politik, serta media pun bisa memebrikan informai yang relevan dan tidak mengada-ada sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku di dunia jurnalistik.

Pada media, peran awak media sangatlah penting. Yang mana peran awak media adalah sebagai fourth estate dalam mengawal proses demokrasi. Dalam proses pengawasan demokrasi, pers harus bisa memaksimalkan posisinya sebagai penyeimbang tiga kutub, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Syarat dari terwujudnya demokratis adalah terwujudnya kebebasan ekspresi dan kebebasan informasi, disinilah diperlukannya subsistem yang berupa media yang independen.

Hukum di indonesia saat ini masih lemah dalam hal penegakan aspek hukum, yang mana sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran masih belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik. Di sisi lain, menjamurnya pers tidak berangkat dari pemikiran kontemplatif bagi kemanfaatan publik, namun hanya sebagai tren.

Peristiwa-peristiwa penyalahgunaan dan ketidak adilan perslah  yang mendorong diperlukannya lembaga pengawas media agar dapat mengingatkan apanila terjadi penyelewengan pers. Namun, masyarakat juga harus mendapatkan edukasi literasi media agar tidak hanya menjadi objek pasif media, melainkan memiliki kesadaran peran sebagai stakeholder aktif yang berhak terlibat dalam proses produksi dan distribusi informasi.

Pada dasarnya, independensi dan netralitas media merupakan dua konsep yang tak dapat dipisahkan. Independensi media berarti adalah dalam memproduksi isi media tidak ada tekanan dari pihak lain dan ada kemerdekaan dalam ruang redaksi dalam menghasilkan berita. Sedangkan netralitas adalah menunjukkan media tidak berpihan dalam menhyampaikan berita.

Dalam menegakkan netralitas dan inedependenai ada tiga faktor yang dapat mengancam. Pertama, faktor cengkaman pemilik media. Kedua faktor pemilik media yang mempunyai afiliasi dengan partai politik dapat mempengaruhi kebjakan media sampai kepada isis medianya. Dan yang ketiga adalah lemahnya pengawasan terhadap media yang tidak netral dan independen dalam pemberitaan politik.

Media sosial saat ini lebih banyak digunakan masyarakat dibandinngkan dengan media konvensional. Media sosial semakin signifikan dalam kampanye politik seiring dengan penggunanya yang semakin meningkat. Oleh karena itu masyarakat harus mewaspadai berita-berta bohong “HOAX”.

Tahun politik di indonesia harus disambut dengan suasana politik yang santun dan elok. Maka media menjadi harapan dalam menjaga netralitasnya di tahun politik untuk dapat menciptakan tataran politik yang demokratis dan sportif tanpa adanya kecurangan atau keberpihakan media terhadap salah satu calon pemimpin.

admin

admin

UKKPK adalah Sebuah Unit Kegiatan Yang Bergerak Di Bidang Komunikasi Dan Penyiaran Kampus Di Universitas Negeri Padang. Alamat Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lantai 2

Leave a Response